ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK "CONTOH DAN ANALISIS ISU KEBIJAKAN PUBLIK"

A.     Contoh  dan analisis isu kebijakan publik

1.    Rencana kenaikan tarif transportasi online per 1 april 2017 melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Alasan pemerintah menaikkan tarif transportasi online :

1.      untuk mencegah perang tarif (monopoli harga) yang terjadi antara keduanya.

2.      memberikan kesetaraan antara sesama pengusaha dan memberikan kepastian terhadap pengguna angkutan online.

3.      untuk menyeimbangkan dan mengatur keberadaan taksi online dan konvensional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Isu kebijakan kenaikan tarif transportasi online ini bergulir dan mencuat dari pemerintah untuk merespon permasalahan antara transportasi konvensional dan transportasi online yang akhir-akhir ini terjadi. Revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut dilakukan untuk mengatur/menata keberadaan transportasi online dan transportasi konvensional agar tidak terjadi monopoli harga antar perusahaan penyedia jasa transportasi dan memberikan pilihan bagi publik sebagai pengguna jasa demi kenyamanan menggunakan moda transportasi.

Dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tersebut, pemerintah menekankan 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online yaitu, jenis angkutan sewa, kapasitas silinder kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, serta pemberian sanksi.

Disisi lain, perusahaan transportasi online seperti Grab, Uber, dan Go-Jek menolak  3 poin pernyataan pemerintah tersebut yaitu, penetapan batas bawah-atas tarif, kuota jumlah angkutan, dan kewajiban STNK berbadan hukum. Selain itu mereka juga menolak pelaksanaan aturan tersebut yang dimulai tertanggal 1 april 2017 dan meminta perpanjangan waktu hingga 9 bulan. Namun, pemerintah menolak permintaan tersebut.

Keberadaan transportasi online akhir-akhir ini sedang menjadi topik pembicaraan publik. Terlebih jika merujuk pada kerusuhan antar driver transportasi online dan transportasi konvensional. Kerusuhan tersebut terjadi karena keberadaan transportasi online yang menggerus moda transportasi konvensional dari segi penumpang dan tarif yang dibayarkan.

Isu kebijakan kenaikan tarif transportasi online ini penting untuk dibahas karena adanya pihak yang pro dan kontra menanggapi hal tersebut. Pihak yang pro (mendukung) aturan tersebut datang dari driver transportasi online, mereka beralasan bahwa dengan adanya kenaikan tarif maka pendapatan mereka akan naik. Selain itu, pihak pengguna jasa transportasi online yang sudah merasa nyaman dengan keberadaan angkutan ini juga mendukung aturan pemerintah tersebut selagi kanaikan yang dibebankan masih sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Selain hal tersebut, isu ini penting untuk dikaji karena dari segi ekonomi akan sangat menguntungkan bagi driver angkutan online karena pendapatan yang bertambah, dan sejalan dengan itu juga akan membebani pengguna jasa angkutan karena tarif yang naik. Para pengguna transportasi online harus mengatur manajemen keuangannya dengan baik untuk penggunaan pos (ongkos transportasi bulanan) transportasinya. Selain itu, hal yang sejalan dengan adanya kenaikan tarif adalah animo masyarakat yang menurun terhadap penggunaan transportasi online. jika hal ini terus berlangsung akan menyebabkan pendapatan driver transportasi online menurun karena sedikitnya permintaan dan lebih lanjut lagi akan berdampak pada pengangguran.

Sisi lain dari kerusuhan antar driver transportasi online sebelumnya adalah bahwa keberadaan transportasi online ini dirasa cukup membantu mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah tertentu. Dengan adanya transportasi online maka para pencari kerja dapat bekerja part time atau full time memanfaatkan waktunya sebagai driver di beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi online ini.

Isu kebijakan kenaikan tarif pada trasnportasi online dan konvensional ini jika dilihat dari segi pelayanan, transportasi online dinilai lebih praktis, aman, pengemudinya memiliki identitas diri yang jelas, serta lebih menghargai waktu pelanggannya. Maka tidak jarang banyak yang masih memilih menggunakan jasa transportasi online ini ketimbang transportasi konvensional. Isu kebijakan kenaikan tarif ini, menuntut penyedia transportasi konvensional untuk lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa agar mereka tidak merasa dirugikan dengan pelayanan transportasi yang diberikan.

2.      Isu kebijakan “Full Day School”

semakin berkembangnya dunia pendidikan saat ini beramai ramai meningkatkan kualitas sumberdaya siswa dengan berbagai cara hal ini berangkat dari banyaknya tuntutan untuk menjadi manusia yang kaya ilmu untu diseimbangkan , dengan skill yang  memumpuni . salah satu strategy yang pemerintah upayakan yakni dengan kebijakan pemerintah “full day school”. Muhadjir efendy selaku mendikbud baru menggagas sistem full day school untuk tingkat SD dan SMP . tujuan dari kebijakan ini yakni agar siswa mendapatkan pendidikan karakter dan pengetahuan umum disekolah.

Isu kebijakan full day school ini baru saja di hendak dilaksanakan namun pemerintah masih melihat respon dari masyarakat. konsep full day school ini mendapat pro dan kontra dari berbagi pihak. Bagi pihak yang mendukung adanya program full day school ini memberikan respon bahwa kebijakan pemerintah ini baik untuk siswa SD dan SMP karean siswa mendapatkan pelajaran tambahan sehingga dapat melatih siswa dalam memperdalam pengetahuan, dan juga sistem belajar yang manarik dan tidak membosankan siswa.

Program ini dapat membantu guru untuk mendapatkan jam mengajar 24 jam/minggu, hal ini merupakan syarat untuk lolos proses sertifikasi guru. Kemudian peraturan daerah yang telah berlaku tersebut mempengaruhi program ini, contohnya di purwakarta , bupati setempat menerapkan pendidikan siswa berkarakter yang telah di integrasikan dengan peraturan desa berbudaya, oleh sebab itu pelajaran siswa disekolah harus diaplikasikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jika orang tua tidak mendukung maka akan dikenakan sanksi.

Kebijakan full day school ini juga mendapat respon kontra :

Dilihat dari segi sosial dan geografis daerah-daerah plososk nampaknya belum cocok untuk menerapkan full day school. Kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai petani nelayan buruh. Pemikiran mereka berbeda dengan orang tua yang hidup dengan karier yang memumpuni. Di desa orang tua masih menerapkan sistem bahwa sepulang sekolah siswa harus membantu orang tua dengan pekerjaan budaya ini masih sangat kental dan kerap dilakukan. Dari segi ekonomi masyarakat yang masih tergolong awam dengan dunia pendidikan, tentu saja tidak mendudukng anaknya belajar 24 jam, karena mereka perlu bantuan anak dalam pekerjaan untuk hasil tambahan penghasilan.

Selain kedua hal tersebut yang menjadi permaslahan yakni kesejahteraan guru di Indonesia. Gaji masih jauh di bawah upah minimum, bahkan ada guru yang mencari pekerjaan sambilan untuk tamabahan penghasilan atau mengajar ke sekolah-sekolah yang lain.

3.